Home ::: Headline ::: Keterlaluan! Ternyata Dahlan Iskan Ditetapkan Tersangka Lebih Dahulu, Baru Dicari Alat Bukti

Keterlaluan! Ternyata Dahlan Iskan Ditetapkan Tersangka Lebih Dahulu, Baru Dicari Alat Bukti

Keterlaluan! Ternyata Dahlan Iskan Ditetapkan Tersangka Lebih Dahulu, Baru Dicari Alat Bukti.

Personal BLOG | Saya sempat menuliskan keterkejutan saya ketika Dahlan Iskan secara tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Tulisan saya tersebut juga sempat di retweet oleh @detikcom beberapa waktu yang lalu.

Saya pun memang mengikuti kasus ini dari waktu ke waktu. Hingga akhirnya kemarin semuanya terbukti di pengadilan tentang tindakan Kejaksaan yang ternyata dalam menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka, oleh hakim diputuskan TIDAK SAH.

Dengan keputusan hakim tersebut, maka status tersangka Dahlan Iskan otomatis tidak berlaku lagi [gugur].

Menanggapi kasus ini, saya sangat menyarankan kepada pihak Kejaksaan agar tidak lagi gegabah dalam menentukan seseorang sebagai tersangka.

Agar tidak terkesan ini adalah hanya sebatas opini saya, berikut ini saya kutipkan langsung saja dari BBC Indonesia yang beberapa waktu lalu memberitakan tentang hasil Pra Pengadilan kasus ini.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan praperadilan Dahlan Iskan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Dengan keputusan ini, status Dahlan Iskan sebagai tersangka menjadi tidak sah dan gugur.

Dahlan menggugat praperadilan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana dugaan korupsi pembangunan 21 Gardu Induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat pada periode 2011-2013 senilai Rp1,063 triliun.

Hakim tunggal Lendriaty Janis dalam pembacaan keputusan sidang menyatakan bahwa pengadilan sependapat dengan pihak pemohon Dahlan Iskan yang menilai bahwa surat perintah penyidikan atas Dahlan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

“Oleh karena surat perintah penyidikan bertanggal 5 Juli 2015 yang diterbitkan termohon dinyatakan tidak sah, maka surat penetapan tersangka, termasuk penggeledahan, penyitaan berkenaan surat perintah penyidikan tersebut, maka permohonan pemohon diterima seluruhnya,” kata Lendriaty saat membacakan putusan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/8).

Lembaga praperadilan, menurut Lendriaty, adalah bagian dari kontrol atas proses penegakan hukum aparat. Proses penegakan hukum harus berasal dari asas praduga tak bersalah, bukan praduga bersalah.

Dalam gugatan praperadilan, tim kuasa hukum Dahlan Iskan menyatakan bahwa dia terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian dicari alat buktinya. Padahal untuk bisa menetapkan seseorang tersangka, seharusnya sudah ada dua alat bukti yang cukup.

Seusai pembacaan putusan sidang, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Waluyo memberikan tanggapan.

“Kami akan memperbaiki apa yang dianggap salah oleh majelis hakim,” kata Waluyo.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Dahlan akan menjadi tersangka lagi, kelanjutan proses penyidikan kasus tersebut, dan apakah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat perintah penyidikan baru, Waluyo mengatakan masih akan meneliti putusan hakim.

“Nantilah kita lihat. Pertama kita meneliti putusan hakim, kemudian Kejaksaan Tinggi tidak akan mundur selangkah apapun dalam pemberantasan korupsi, yaitu akan menuntaskan siapapun yang bertanggung jawab dalam pembangunan gardu induk.”

Waluyo juga menegaskan bahwa putusan praperadilan bukan akhir dari penegakan hukum.

Pembela hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, usai sidang menyatakan, “Putusan itu positif untuk penegakan hukum di Tanah Air. Penyidik, aparat penegak hukum, tidak bisa sembrono menetapkan seseorang sebagai tersangka. Seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka sebelum penyidik menemukan dua alat bukti yang sah seperti diatur dalam Pasal 128 KUHAP.”

Yusril memuji putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai sebuah kontrol ketat atas penegak hukum. Kekuasaan penyidik yang besar dalam menangkap, menahan, menyita, dan menggeledah, menurut Yusril, harus dibatasi oleh undang-undang.

Terhadap kemungkinan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan meneruskan kasus ini, Yusril mengatakan, “Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, kalau ada alat buktinya, bisa saja. Tapi ini masalah tanggung jawab profesi. Orang sudah bekerja secara profesional atau tidak, artinya kalau sudah seperti ini ya selesai. Saya dengar mereka mau fokus ke yang lain, ya silakan.”

Kejaksaan mengusut kasus ini sejak Juni 2014 setelah menerima laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap proyek gardu listrik senilai Rp1,06 triliun.

BPKP dalam auditnya menyebutkan bahwa proyek tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp33 miliar.

Menurut Kejaksaan, penyimpangan ditemukan antara lain ketika penandatanganan kontrak pembangunan gardu induk pada 2011, tetapi lahannya belum dibebaskan.

Hingga tenggat proyek berakhir pada 2013, hanya lima gardu yang dapat dibangun oleh pihak rekanan PT PLN.

Apa komentar anda usai baca tulisan diatas?

Mungkin Anda Ingin Baca Tulisan ini Seperti Pengunjung yang Lain?

10 Pelajaran Hidup yang Tidak Akan Kamu Dapatkan di Bangku Kuliah

10 Pelajaran Hidup yang Tidak Akan Kamu Dapatkan di Bangku Kuliah. Personal BLOG | Bisa menikmati …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*